Image of Alternatif model pengelolaan keamanan di daerah konflik

Text

Alternatif model pengelolaan keamanan di daerah konflik

Pada era Pasca Orde Baru regulasi keamanan telah ditata ulang dan menyebabkan perubahan konseptual tentang keamanan dan pertahanan di Indonesia.
keamanan dan pertahanan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui regulasi pemisahan Polri dan ABRI dan
disertai dengan TAP APR No VI tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri.
Peraturan-peraturan ini telah menciptakan model pengelolaan keamanan yang mengatur kewenangan antara TNI dan
Polri dalam melakukan pengelolaan keamanan di daerah konflik khususnya di Ambon, Poso, Aceh dan Papua.
Namun demikian, regulasi tersebut telah menimbulkan permasalahan baru di lapangan terutama terkait dengan pengaturan tugas dan wewenang
antara Polri dan TNI dalam penanganan masalah keamanan di daerah konflik Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini mencoba untuk
menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan keamanan negara di daerah konflik dan merekomendasikan alternatif
alternatif model pengelolaan keamanan di daerah konflik beserta peraturan operasional lainnya agar dapat mengatur secara tegas dan jelas
dan jelas antara fungsi dan kewenangan TNI dan Polri dalam melakukan pengelolaan keamanan di daerah konflik

Ketersediaan
B04997305.8 ALT aCyber Library UnasTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
B04998305.8 ALT aCyber Library UnasTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
305.8 ALT a
Penerbit
Jakarta : LIPI..,
Deskripsi Fisik
viii, 182 hlm. ; 15 x 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789797994792
Klasifikasi
305.8
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Daerah konflik
konflik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar