Text

Mandatory Kesejahteraan: Konstitusi dan Mandat Negara

---

Buku Mandatory Kesejahteraan: Konstitusi dan Mandat Negara ini adalah buku terakhir dari trilogi buku tentang politik kesejahteraan, yaitu Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan (Gramedia, 2021) dan Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan (LP3ES, 2022). Buku ketiga ini melengkapi beberapa kajian dan tema yang belum terkupas dalam dua buku sebelumnya, misalnya isu perempuan dan politik, isu hukum, dan juga soal keberhasilan dalam mengawal UU Desa.

Buku ini memperlihatkan bahwa masih terdapat gap yang besar antara rumusan program dan kebijakan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Demokrasi masih dimaknai sebagai teknis prosedural, jauh dari makna substantifnya. Demokrasi bukan sekadar equal opportunities, tetapi juga harus berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil, karena demokrasi sejatinya juga harus memiliki makna kemanusiaan.

Cita-cita terwujudnya keadilan sosial adalah mandat negara.

Kesejahteraan dan keadilan terkait tata kelembagaan yang dikelola sehingga dapat menciptakan ekonomi yang menyejahterakan. Oleh karenanya, berbagai gagasan yang diangkat dalam buku ini bermuara pada satu hal, yakni bahwa agenda dalam demokrasi harus memasukkan persoalan-persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan kesejahteraan lainnya sebagai agenda penting publik.

---

Ketersediaan

B25808	361.65 ISK m	Cyber Library Unas	Tersedia
B25809	361.65 ISK m	Cyber Library Unas	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

361.65 ISK m

Penerbit

Jakarta : Buku Kompas., 2024

Deskripsi Fisik

290 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786231603739

Klasifikasi

361.65

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kesejahteraan
Kebijakan sosial

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar