Text
Pemilu dan pemenuhan hak politik warga negara dalam berdemokrasi
Hak politik adalah salah satu hak yang mendapat sorotan yang cukup tajam,dimana setiap individu ditempatkan sebagai pemegang hak penuh dalam untuk menentukan hak politiknya. Sedangkan. di sisi lain, kepentingan merumuskan dan menentukan arah dan tujuan kebijakan berbangsa dan bernegara melalui pemilu tidak dapat dikesam- pingkan. Sebab, sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi tetap ditentukan dengan partisipasi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya, agar hasil pemilu menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan negara.
Tarik ulur antara partisipasi hak politik warga negara dan hasil pemilu kemudian melahirkan multikonflik. Dari sudut hukum, warga negara sebagai pemegang hak politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politik, baik dalam bentuk menyalurkan suaranya atau tidak menyalurkan suaranya, oleh negara tetap harus dilindungi hak-haknya. Sedangkan, dari sudut negara, negara memiliki hak untuk mendapatkan legitimasi suara dari rakyat melalui hasil pemilu. Dalam kondisi konflik hak ini, negara tetap mesti mendudukkan diri sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan yang tunduk pada asas hukum dan demokrasi, dan tidak mendudukan hak politi warga negara sebagai perbuatan melanggar hukum.
Buku ini mengulas lebih jauh permasalahan tarik ulur itu lewat sejumlahtulisa yang mengetengahkan beragam perspektif, dengan juga perkembangan aktual dalam dinamika penyelenggaraan pemilu yang memunculkan wacana dan kontroversi terkait dengan hukum atas hak politik dengan menggunakan asas kesamaaan hukum.
B24273 | 324.62 SUL p | Cyber Library Unas | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
B24274 | 324.62 SUL p | Cyber Library Unas | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain