Image of Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik

Text

Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan dungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum.

Ketersediaan
B22793343.07 SUT hCyber Library UnasTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
B22791343.07 SUT hCyber Library UnasTersedia
B22792343.07 SUT hCyber Library UnasTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
343.07 SUT h
Penerbit
Jakarta : Sinar Grafika.,
Deskripsi Fisik
xiv, 502 halaman ; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-007-318-6
Klasifikasi
343.07
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan keempat
Subjek
Izin Usaha
Hukum Perizinan
Info Detail Spesifik
Jakarta : Sinar Grafika, 2010 Jakarta : Sinar Grafika, 2017
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar